Sejarah Singkat Lahirnya Bank Indonesia

rupiah bank indonesia

Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah dan sekaligus menjaga stabilitas Rupiah dari gejolak harga sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi yang tidak terkendali. Hal ini demi terciptanya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki sejarah panjang hingga ke periode Hindia Belanda. Pada awal abad ke-19, saat itu pemerintah Belanda membutuhkan sebuah lembaga perbankan untuk mengelola sistem keuangan yang semakin besar terutama untuk mengatur transaksi perdagangan luar negeri. untuk itu pemerintah Belanda memberikan hak oktroi atau hak-hak istimewa kepada De Javasche Bank. Salah satunya wewenang menerbitkan dan mengedarkan uang Gulden di wilayah Hindia-Belanda. De Javasche Bank menjadi bank sirkulasi pertama yang bediri di benua Asia.​ Hak oktroi akan diperanjang setiap 10 tahun sekali dan secara keseluruhan, De Javasche Bank telah melakukan 7 kali perpanjangan hak ini. Pada tahun 1942, Jepang mampu memaksa Hindia-Belanda untuk hengkang dari bumi Indonesia. Maka dimulailah masa pendudukan Jepang. Selama pendudukan Jepang, De javasche Bank tidak beroperasi karena dibubarkan dan sebagai gantinya pemerintah Jepang membentuk Nanpo Kaihatsu Ginko menjadi bank sirkulasi untuk wilayah Asia Tenggara. Namun kekuasaan Jepang tidak berlangsung lama. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki memaksa Jepang menyerah terhadap tentara sekutu. Situasi ini tidak disia-siakan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada 17agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, sementara Belanda melalui NICA memanfaatkannya untuk memaksa kembali berkuasa di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya dualisme kekuasaan termasuk di bidang ekonomi. Di satu sisi pemerintah Republik Indonesia membentuk Bank Negara Indonesia atau BNI sebagai bank sirkulasi yang kemudian menerbitkan uang dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI). Di sisi lain Belanda mengaktifkan kembali De Javasche Bank dan membuka cabangnya di sejumlah kota. Berdirinya BNI milik Indonesia dan De Javasche Bank kepunyaan NICA menyebabkan terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia. Pada selanjutnya juga memunculkan peperangan mata uang (currency war). Pada saat itu, uang keluaran De Javasche Bank yang sering disebut sebagai “uang merah” dan ORI disebut sebagai “uang putih”. Pada akhir 1949 dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hasil KMB juga menetapkan De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi untuk RIS. Hanya delapan bulan sejak disepakati pemerintah membatalkan hasil KMB dengan membubarkan RIS serta kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda muncul terutama yang menyangkut kepentingan rakyat. Salah satunya bank sentral. Proses nasionalisasi De javasche Bank dimulai sejak dikeluarkannya undang-undang nasionalisasi hingga terbitnya undang-undang Bank Indonesia pada tahun 1953. Hal ini sekaligus menandakan era baru perekonomian di tanah air. Sjafruddin Prawiranegara ditunjuk sebagai Gubernur Bank Indonesia yang pertama. Ada tiga tugas pokok kebanksentralan yang diemban Bank Indonesia ketika itu yakni mengawal kebijakan moneter, memperlancar arus lalu lintas pembayaran dan melakukan pengawasan perbankan. Perjalanan Bank Indonesia mengawal perekonomian mengalami pasang surut seiring situasi politik nasional. Meski begitu Bank Indonesia tetap konsisten dalam menjaga profesionalisme-nya sejak 1999 Bank Indonesia menjadi lembaga negara yang independen. Pada akhir tahun 2013 Bank Indonesia menyerahkan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kini…